Staf Khusus Bantah Dana Kompensasi dari Utang

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah membantah anggapan sejumlah pihak bahwa dana kompensasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari utang lembaga-lembaga donor internasional.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretaris Kabinet, Rabu, Firmanzah mengemukakan jika persiapan sosialisasi dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kartu Raskin itu tidak menggunakan bantuan pendanaan dari lembaga asing, namun menggunakan APBN.
Sementara itu, tambah dia, pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS, sementara sosialisasi BLSM juga menggunakan anggaran APBN.
"Bantuannya sendiri menggunakan APBN, dan nanti penyalurannya Raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa," ucapnya.
Menurut Firmanzah, jika ada bantuan asing sebagaimana yang dilakukan saat ini ada bantuan teknis dari sejumlah lembaga donor asing untuk penanggulangan kemiskinan nasional, tapi itu bentuknya dukungan bukan implementasi di lapangan.
Bantuan itu, lanjut Firmanzah lebih pada ilmu pengetahuan, riset, dan pembelajaran internasional. Bantuan itu pun rata-rata dalam bentuk bantuan yang tidak mengikat.
"Jadi beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain, program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM," paparnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu menjelaskan bahwa tanpa adanya program kompensasi setiap kenaikan harga premium sebesar Rp1.500/liter, sesuai hitungan Kementerian Keuangan, angka kemiskinan 2013 akan meningkat 2,61 persen, ditambah "baseline" sebesar target 10,5 persen, angka kemiskinan total bisa mencapai 13,11 persen di akhir 2013.
Tetapi dengan adaya program kompensasi, tambah dia, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kenaikan angka kemiskinan bisa ditekan hanya 0,72 persen, sehingga jika ditambah baseline sebesar target 10,5 persen maka angka kemiskinan pada 2013 hanya 11,22 persen.
"Jadi itu pentingnya BLSM untuk menekan angka kemiskinan. Fiskal kita selamatkan tetapi orang miskin tidak bertambah dalam jumlah cukup besar," tuturnya.
Mengenai skema kompensasi yang disiapkan, menurut Firmanzah, ada Rp29,6 triliun, dengan rincian digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di mana di dalamnya terdapat program Raskin, beasiswa siswa miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk BLSM kepada 11,5 juta rumah tangga sasaran dan ketiga untuk pembangunan infratsruktur desa untuk membangun irigasi dan sanitasi air bersih.
"Jadi tiga program ini merupakan satu paket dengan kenaikan BBM secara terbatas dan terukur," tukasnya.(rr)