SBY dengan BLT

SBY dengan BLT  ---  Tahukah SBY Siapa Penerima BLT?

Bantuan langsung tunai yang sekarang diganti menjadi Bantuan Langsung Sementara, sampai kapan ? Juga Raskin, ( Beras untuk orang miskin ) siapa penerimanya?

Pemerintah ingin membantu orang miskin, mengandalkan angka miskin dari BPS. Tahukah Pemerintah bahwa BPS itu tidak memiliki data orang msikin sama sekali ? Yang dimiliki BPS adalah perhitungan keberadaan orang miskin berdasarkan asumsi hasil sensus okonomi melalui Random Sampling.

Akibatnya apa , dengan begitu saja data ( kuota miskin ) dibagikan dari Pusat sampai Propinsi dan Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten Kota secara % age

Dijabarkan kebawah berdasarkan % age dari jumlah penduduk.

Pengalaman yang lalu ( andai ) 15 % dari jumlah penduduk dinyatakan miskin oleh BPS, maka 15 % itu sebagai dasar membagi ke Kecamatan , Kelurahan/Desa Bila standar Bank Dunia tingkat Konsumsi dibawah 2 $ perkapita per hari itu yang dikatakan miskin, maka angka 15 % itu sebenarnya tidak merata, ada satu lingkungan yang 100 % penduduknya diatas standar miskin Bank Dunia tapi sementara itu dalam satu lingkungan ada yang 100 % penduduknya ada dibawah standar Bank Dunia.

Apa yang dilakukan oleh Camat ? Camat akan membagi angka itu berdasarkan ratio % age dijabarkan ketiap Desa/Kelurahan berdasarkan jumlah penduduk secara proporsional. Dapat dibayangkan apa yang terjadi sebenarnya. BPS yang diandalkan, maka BPS sumber bencana. Hanya dengan sedikit berfikir, kalau mau berfikir akan tampak sekali bahwa Rakyat miskin yang seharusnya dibantu , justru sebagian besar tidak mendapat bantuan karena:

1. Tidak memiliki KTP

2. Tidak memiliki tempat tinggal.

3. Tidak memiliki KK.

4. Tidak diakui sebagai warga RT/RW.

Dilain fihak banyak sekali warga yang mempunyai tingkat konsumsi diatas 2 $ perkapita/hari ( atau bukan miskin ) memperoleh BLT, denganalasan :

1. Merupakan termiskin diantara orang kaya

2. Merupakan keluarga Kepala Desa/Kelurrahan, perangkat Desa , RT,RW.

3. Mereka yang mendaftar sebagai keluarga miskin dan Ketua RT /RW tidak berani menolak.

Marilah kita buktikan di lapangan, semoga tulisan saya ini membuka mata para pejabat. Terutama sekali kepada para Pimpinan Negeri ini yang ngotot bahwa BLT adalah pilihan yang tepat. Bila ada perangkat BPS atau pemerintah lainnya yang bisa menjawab pertanyaan saya dari mana dan dengan cara apa BPS / pemerintah dapat memberikan data valid orang-orang miskin Riil ( bukan hasil Random ) maka BLT baru pantas dikucurkan.