TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia 1992 (SBSI 1992) selain menolak kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi juga menolak kompensasi pemberian Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Menurut SBSI, pemberian BLSM
bukanlah sebuah solusi.
"BLSM itu bersifat membodohkan rakyat," kata Joni, di depan gedung Pertamina, Jalan Perwira, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Joni
menuturkan, pemberian BLSM akan membuat rakyat miskin bertambah miskin
termasuk kaum buruh yang terkena dampaknya. Pemberian BLSM yang
berdekatan dengan tahun politik 2014 merupakan bentuk politisasi.
"BLSM ini akan digunakan beberapa partai politik untuk menyedot simpati rakyat," ucapnya.
Lebih
lanjut Joni mengatakan, penguasa melalui partai politiknya ingin
merampok uang negara dengan dalih kenaikan harga BBM dan alokasi
anggaran untuk kompensasi kenaikan harga BBM untuk membiayai kampanye
partai politik.
"Pemerintah telah membohongi rakyat, karena telah gagal mengelola keuangan negara," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar