Ichsanuddin Noorsy Buktikan Lagi Sumber Dana BLSM dari Utang
RMOL. Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, ternyata tak main-main dengan pernyataannya yang menuding Pemerintah sebenarnya menggunakan dana utang asing untuk membiayai subsidi kompensasi kenaikan harga BBM ke masyarakat.
Pria yang tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah itu mengajukan salah satu contoh program utang World Bank ke Indonesia, yakni Development Policy Loan Program. Program yang dimaksud bernama Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai), atau Program Ketahanan Ekonomi, Investasi, dan Bantuan Sosial di Indonesia. Nilainya sebesar 2 miliar dolar AS dengan kurs Rp 9170 per dolar As, atau sekitar Rp 18,340 triliun. "Ini salah satu contoh utang terkait program bantuan sosial yang saya maksudkan," jelas Ichsanuddin saat dihubungi Rabu malam (5/6).
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan terkait program Perisai itu, katanya, program utang yang menggunakan metode Deferred Drawdown Option itu akan berlangsung selama dua tahun dengan tanggal penutupan pada 30 Juni 2014. Utang yang harus dibayar kembali dalam 7 tahun itu bertujuan mempertahanan stabilitas sistem keuangan, mempertahankan pengeluaran penting untuk kepentingan publik, dan mendukung si miskin dan masyarakat yang rentan menghadapi krisis ekonomi. Secara khusus ditekankan tujuan program terkait memperkuat kesiapan pemerintah untuk mengurangi dampak krisis terhadap rumah tangga miskin dan rentan, seperti melalui perbaikan sistem pemberian bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara.
"Jadi kalau Pemerintah menerbitkan program keluarga harapan, raskin atau bea siswa untuk gakin, maka sumber dananya dari utang luar negeri, bukan dari pemangkasan subsidi BBM," tegas Noorsy http://www.rmol.co/read/2013/06/06/1...SM-dari-Utang-
PKS: Negara Wariskan Hutang Melalui BLSM
Kamis, 06 Juni 2013 04:18 wib
PASURUAN - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengungkapkan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara. Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus. Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program bantuan langsung kepada masyarakat ini didapatkan pemerintah dari sumber dana hutang luar negeri. Hutang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan. "Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun subsidi yang dipindahkan ketempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari hutang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/6/2013). Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban hutang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang. "PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM," tandas Anis Matta.
Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya dibagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat. "Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," katanya.
http://news.okezone.com/read/2013/06...g-melalui-blsm
Pemerintah Bantah BLSM dari Utang ADB dan WB
Senin, 03 Juni 2013, 23:27 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo membantah tudingan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. Ini terkait tudingan kalau program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dibiayai oleh utang negara dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB). "Tidak ada pendanaan pinjaman ADB dan Bank Dunia terkait rencana BLSM. BLSM pendanaanya adalah rupiah murni hasil realokasi dari penyesuaian subsidi BBM," ujar Lukita kepada Republika, Senin (3/6).
Lukita mengatakan, program BLSM baru diusulkan pada RUU APBNP 2013. "Itu merupakan bagian dari kompensasi penyesuaian subsidi BBM," kata Lukita. Sedangkan Development Policy Support Program (DPSP) yang disebutkan oleh Noorsy sebagai bagian dari paket pinjaman untuk BLSM dikatakan sudah ada pada APBN 2013. "Yang dibahas pada 2012," kata Lukita. Deputy Country Director ADB Indonesia Resident Mission Edimon Ginting menjelaskan, laporan dalam situs ADB terkait Sixth Development Policy Support Program sama sekali tidak terkait dengan program BLSM. Hal tersebut disebabkan pinjaman senilai 200 juta dolar AS itu telah lama dicarikan. "untuk BLSM yang baru akan diadakan tahun ini?," tanya Edimon.
Menurut Edimon, laporan dalam situs ADB itu adalah pinjaman yang disetujui oleh ADB Board Desember 2010 lalu. Tercatat ada closing November 2011 dan loan closing hanya bisa dilakukan setelah disbursment. Kemudian dibuatkan disbursment report profile-nya 2 Juni 2013 sebesar 200 juta dolar AS. "Accumulated disbursment-nya sama saja yaitu 200 juta dolar AS."
http://www.republika.co.id/berita/ek...ang-adb-dan-wb
Menkeu Chatib Basri :
BLSM Bukan Dari Hutang Negara
Senin, 03 Juni 2013 - 22:54:56 WIB
asatunews.com - Menteri Keuangan Chatib Basri membantah bahwa dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berasal dari utang. "Tidak benar itu," tegas Chatib di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,Senin (3/6). Menurutnya dana BLSM tersebut berasal dari penghematan jika subsidi Bahan Bakar dinaikkan. "Kalau misalnya dana BLSM dari utang, kan harga BBM tidak perlu di-adjust (disesuaikan)," katanya lagi.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang negara. Bukti tersebut tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program).
Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3 dan USAID. Dengan begitu, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu. Hal itu penting diambil pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga utang luar negeri.
http://www.asatunews.com/berita-2616...ng-negara.html
Istana:
Dana BLSM Berasal dari APBN, Bukan Utang
Rabu, 05 Juni 2013 , 15:33:00 WIB
RMOL. Dana kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin disebutkan berasal dari utang lembaga-lembaga donor internasional. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah, menepis tudingan tersebut. Firmanzah menjelaskan, persiapan sosialisasi dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kartu Raskin (beras mikisn) itu tidak menggunakan bantuan pendanaan dari lembaga asing, namun menggunakan APBN.
Sementara pendataan masyarakat miskin dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS; sosialisasinya juga menggunakan anggaran APBN. “Bantuannya sendiri menggunakan APBN dan nanti penyalurannya Raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa,” jelas Firmanzah (Rabu, 5/6).
Kalau toh ada bantuan asing, menurut Firmanzah, sebagaimana yang dilakukan saat ini, ada technical assistance dari sejumlah lembaga donor asing ke penanggulangan kemiskinan nasional. Tapi, sekali lagi, dia menekankan, itu bentuknya support bukan implementasi di lapangan. Bantuan itu, lanjut Firmanzah, lebih pada knowledge reason, riset, dan pembelajaran internasional. Bantuan itu pun rata-rata dalam bentuk grant, yang tidak mengikat. “Jadi beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain, program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM,” jelas Gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
http://www.rmol.co/read/2013/06/05/1...,-Bukan-Utang-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar