JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemberian kompensasi
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk uang
tunai dinilai hanya untuk kepentingan partai politik pendukung
pemerintah. Kompensasi uang tunai dinilai untuk menaikkan dukungan
publik di Pemilu 2014.
"Modus semacam itu bisa terjadi seperti
pada pemilu lalu. Bantuan langsung tunai jadi alat politik untuk
menaikkan elektabilitas partai dan pemerintah," kata Wakil Ketua Umum
DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Fadli
menambahkan, kompensasi uang tunai tidak akan membantu rakyat miskin
secara permanen. Menurut dia, program tersebut hanya semacam suap
terhadap rakyat miskin agar bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu,
hidup akan semakin sulit.
"Subsidi terhadap rakyat miskin
harusnya jangka panjang dan sistemik, yaitu pemberdayaan dan
perlindungan sosial, termasuk penyediaan lapangan kerja dan kemampuan
hidup layak," kata Fadli.
Ia meminta pemerintah berpikir panjang
sebelum menaikkan harga BBM. Jika harga BBM naik, kata dia, dipastikan
harga-harga akan melambung tinggi sehingga rakyat akan semakin
menderita.
Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengatakan, kompensasi berupa uang tunai wajib diberikan jika harga BBM
naik. Presiden akan kembali mengambil kebijakan seperti periode pertama
pemerintahannya, yakni dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat.
Jika
dulu diberi nama bantuan langsung tunai (BLT), program nanti bernama
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Adapula bantuan tunai
lainnya, yakni beasiswa untuk rakyat miskin dengan uang tunai dan
program keluarga harapan.
Adapun kompensasi di luar uang ialah
beras miskin dan program kesetiakawanan sosial dengan menggelar pasar
murah. Besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah tergantung berapa
besar kenaikan BBM. Angka kenaikan BBM masih dihitung pemerintah.
Penulis :Sandro Gatra
Rabu, 1 Mei 2013 | 09:43 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar