TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin menegaskan partainya protes karena dana yang digunakan untuk membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berasal dari utang Bank Pembangunan Asia atau ADB (Asian Development Bank).
"Sebenarnya kita setuju dengan BLSM tetapi jangan menggunakan utang
luar negeri pinjaman dari asing," kata Saleh di gedung DPR Jakarta,
Jumat (14/6/2013).
Menurut Saleh, ironis membagikan bantuan
kepada rakyat miskin tapi pakai utang dari lembaga asing. "Tidak bagus
karena menyusahkan anak cucu kita nanti yang bayar utangnya," kata dia.
Pemerintah dan DPR-RI hampir merampungkan pembahasan APBN-P 2013
setelah sejumlah masalah krusial seperti soal alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
disepakati dalam rapat kemarin. Alokasi anggaran BLSM sebesa Rp 9,3
triliun atau lebih hemat Rp 2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang
dipatok Rp 11,625 triliun.
Penyaluran BLSM sebesar Rp 150.000
per bulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan. Hanura
tidak hadir dalam rapat itu.
"Saya kira kalau tidak hadir berarti kita tidak setuju. Yang ada disitu ambil keputusan," kata dia.
Menurut Saleh, yang paling utama adalah Hanura menolak kenaikan harga
BBM. "Terkait BLSM harus terpisah dengan rencana kenaikan harga BBM dan tidak ada sangkut pautnya," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar