Kamis, 11 Juli 2013

Tiga dari Empat Orang Indonesia Menyuap Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Tamparan itu datang dari Transparency International Indonesia (TII). Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan kepolisian di negeri ini dinilai sebagai lembaga paling korup. Manajer Anticorruption Information Center TII Ilham Saenong mengatakan, 75 persen dari 1.000 responden di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung, mengaku menyuap polisi dalam setahun terakhir. "Umumnya, mereka memberikan uang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih," kata Ilham saat dihubungi kemarin.
Tiga dari Empat Orang Indonesia Menyuap Polisi  
Survei ini diadakan secara internasional pada September 2012 dan Maret 2013 melalui wawancara tatap muka. Survei diadakan di 107 negara dengan melibatkan 114 ribu responden. Mayoritas responden, atau sebanyak 91 persen, juga menilai polisi bercitra buruk. Peringkat berikutnya adalah partai politik dan parlemen, 89 persen; disusul pegawai negeri sipil, 79 persen. Menurut Ilham, masyarakat menilai fasilitas pelayanan publik menjadi ladang suap karena tak ada prosedur jelas dan transparan.
Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengatakan kepolisian, parlemen, dan lembaga peradilan di Indonesia memang paling sering melakukan korupsi. Peringkat korupsi kepolisian, parlemen, dan peradilan di Indonesia, kata Dadang, bahkan jauh melebihi negara lain di Asia Tenggara. Publik menilai upaya pemberantasan korupsi juga belum berhasil. "Di antara negara ASEAN, peringkat Indonesia memburuk," katanya.
Menurut dia, berbagai peristiwa ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya, pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan keterlibatan anggota parlemen dalam kasus korupsi. Akibatnya, masyarakat pun enggan melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya kepada lembaga yang berwenang mengusutnya. "Masyarakat tak percaya kepada lembaga-lembaga itu."
Secara terpisah, juru bicara Mahkamah Agung Ridwan Manshur mengimbau lembaga peradilan agar mencegah pola korupsi sekecil apa pun. Dia juga meminta pengadilan memperkuat pengawasan internal dan terbuka terhadap pengaduan masyarakat.
ANANDA BADUDU | MAYA NAWANGWULAN | GALVAN YUDISTIRA | WAYAN AGUS PURNOMO | MUHAMAD RIZKI | PRAM

Hasil Survei Persepsi Korupsi
Institusi Indonesia(%) Malaysia (%) Vietnam (%) Thailand (%) Filipina (%) Korsel (%)
Polisi 91 76 72 71 69 35
Partai Politik 89 69 27 68 58 70
Parlemen 89 44 28 45 52 64
Peradilan 86 35 53 18 56 38
PNS 79 46 55 58 64 36
Pebisnis 54 40 33 37 30 33
Pendidikan 49 13 49 32 32 30
Kesehatan 47 9 58 21 31 21
Militer 41 10 25 23 43 31
Ormas 31 6 15 12 15 43
LSM 27 17 19 18 25 20
Media Masa 19 22 25 20 14 36

Tidak ada komentar:

Posting Komentar