MERDEKA.COM. Sejak awal reformasi, pemerintah
membuka keran otonomi daerah seluas-luasnya. Tetapi hasilnya tidak
memuaskan. Otonomi daerah digagas pada 1999 dinilai gagal
menyejahterakan rakyat. Ratusan triliun duit rakyat hanya habis untuk
pesta politik elite daerah.
Pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap mendistorsi keberadaan otonomi daerah. "Hasil pilkada langsung itu tidak memberikan yang terbaik kepada rakyat. Akibatnya, kebijakan dibuat tidak langsung berdampak pada rakyat, hanya prioritasnya mereka (elite), kata salah satu penggagas otonomi daerah Ryaas Rasyid saat berbincang dengan merdeka.com di Menara Global, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Berikut petikan wawancara Alwan Ridha Ramdani dengan mantan menteri di era Abdurahman Wahid ini.
Kenapa otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung tidak bisa menyejahterakan masyarakat?
Dalam persepsi masyarakat, nasib mereka tergantung bagaimana pemerintah membuat kebijakan menyentuh mereka secara langsung, menciptakan suatu suasana memungkinkan mereka bisa berkembang sendiri, itu saja intinya. Ada kebijakan menyentuh mereka, ada suasana politik dan ekonomi tercipta di mana keinginan mereka ini tersalurkan.
Suasana itu belum terjadi selama otonomi daerah berlangsung?
Kalau ekonominya seperti ini tidak mampu menciptakan lapangan baru, infrastruktur lemah, politiknya hiruk pikuk, ya masyarakatnya frustasi.
Apakah ini tidak terjadi karena pemerintah daerah kemampuannya terbatas?
Bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah daerah itu terbatas kemampuannya. Pemerintah daerah paling membangun sektor-sektor tertentu dari anggaran tersedia. Soal keamanan tanggungannya polisi, kan begitu. Untuk harmononi sosial ini banyak yang bermain bukan hanya pemerintah daerah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, dan segala macem.
Artinya harus ada kaji ulang otonomi daerah?
Jadi memang secara keseluruhan ini mesti dikaji. Cuma memang kalau anda kembali pada otonomi, faktor otonomi menentukan. Memang pimpinan daerah lagi payah. Hasil pilkada langsung itu tidak memberikan yang terbaik pada rakyat. Akibatnya, kebijakan dibuat tidak langsung berdampak kepada rakyat, hanya prioritasnya mereka.
Apa karena otonomi baru sekadar politik, untuk keuangan atau fiskal tidak?
Otonomi keuangan ada walau terbatas, disentralisasi fiskal ini ada kewenangan daerah untuk menciptakan sumber-sumber keuangan baru tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada subsidi besar pemerintah ke daerah, ada proyek besar. Masalahnya masih kurang dari segi volume dan sasarannya tidak pas.
Ini karena pemerintah daerah tidak punya visi jangka panjang?
Tidak punya. Di samping terbatasnya anggaran, juga kepentingannya adalah kepentingannya. Tidak ada kepala daerah berpikir buat proyek untuk kemaslahatan masyarakat jangkauannya melebihi lima tahun. Dia ingin hasil kerjanya langsung ketahuan dalam lima tahun karena dia ingin dipilih kembali.
Hasil musyarawah rencana pembangunan (musrenbang) tidak bisa dilaksanakan?
Itu tidak ada pengaruhnya secara signifikan. Musrenbang hanya menampung aspirasi. Tapi kemudian akan terkendala inplementasinya pada dua hal: anggaran terbatas dan kepentingan pengambil keputusan.
Masyarakat mengusulkan yang diinginkan masyarakat, tapi pengambil keputusan memutuskan yang ada dampaknya pada keterpilihan buat periode berikutnya. Yang diutamakan yang bisa membuat masyarakat memilih dia kembali.
Biodata
Pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap mendistorsi keberadaan otonomi daerah. "Hasil pilkada langsung itu tidak memberikan yang terbaik kepada rakyat. Akibatnya, kebijakan dibuat tidak langsung berdampak pada rakyat, hanya prioritasnya mereka (elite), kata salah satu penggagas otonomi daerah Ryaas Rasyid saat berbincang dengan merdeka.com di Menara Global, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Berikut petikan wawancara Alwan Ridha Ramdani dengan mantan menteri di era Abdurahman Wahid ini.
Kenapa otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung tidak bisa menyejahterakan masyarakat?
Dalam persepsi masyarakat, nasib mereka tergantung bagaimana pemerintah membuat kebijakan menyentuh mereka secara langsung, menciptakan suatu suasana memungkinkan mereka bisa berkembang sendiri, itu saja intinya. Ada kebijakan menyentuh mereka, ada suasana politik dan ekonomi tercipta di mana keinginan mereka ini tersalurkan.
Suasana itu belum terjadi selama otonomi daerah berlangsung?
Kalau ekonominya seperti ini tidak mampu menciptakan lapangan baru, infrastruktur lemah, politiknya hiruk pikuk, ya masyarakatnya frustasi.
Apakah ini tidak terjadi karena pemerintah daerah kemampuannya terbatas?
Bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah daerah itu terbatas kemampuannya. Pemerintah daerah paling membangun sektor-sektor tertentu dari anggaran tersedia. Soal keamanan tanggungannya polisi, kan begitu. Untuk harmononi sosial ini banyak yang bermain bukan hanya pemerintah daerah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, dan segala macem.
Artinya harus ada kaji ulang otonomi daerah?
Jadi memang secara keseluruhan ini mesti dikaji. Cuma memang kalau anda kembali pada otonomi, faktor otonomi menentukan. Memang pimpinan daerah lagi payah. Hasil pilkada langsung itu tidak memberikan yang terbaik pada rakyat. Akibatnya, kebijakan dibuat tidak langsung berdampak kepada rakyat, hanya prioritasnya mereka.
Apa karena otonomi baru sekadar politik, untuk keuangan atau fiskal tidak?
Otonomi keuangan ada walau terbatas, disentralisasi fiskal ini ada kewenangan daerah untuk menciptakan sumber-sumber keuangan baru tidak bertentangan dengan undang-undang. Ada subsidi besar pemerintah ke daerah, ada proyek besar. Masalahnya masih kurang dari segi volume dan sasarannya tidak pas.
Ini karena pemerintah daerah tidak punya visi jangka panjang?
Tidak punya. Di samping terbatasnya anggaran, juga kepentingannya adalah kepentingannya. Tidak ada kepala daerah berpikir buat proyek untuk kemaslahatan masyarakat jangkauannya melebihi lima tahun. Dia ingin hasil kerjanya langsung ketahuan dalam lima tahun karena dia ingin dipilih kembali.
Hasil musyarawah rencana pembangunan (musrenbang) tidak bisa dilaksanakan?
Itu tidak ada pengaruhnya secara signifikan. Musrenbang hanya menampung aspirasi. Tapi kemudian akan terkendala inplementasinya pada dua hal: anggaran terbatas dan kepentingan pengambil keputusan.
Masyarakat mengusulkan yang diinginkan masyarakat, tapi pengambil keputusan memutuskan yang ada dampaknya pada keterpilihan buat periode berikutnya. Yang diutamakan yang bisa membuat masyarakat memilih dia kembali.
Biodata
Nama:
Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid
Tempat dan Tanggal Lahir:
Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949
Pekerjaan:
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010-sekarang)
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001)
Pendiri Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (2002)
Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2005-2008.
Sumber: Merdeka.comProf. Dr. M. Ryaas Rasyid
Tempat dan Tanggal Lahir:
Gowa, Sulawesi Selatan, 17 Desember 1949
Pekerjaan:
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010-sekarang)
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001)
Pendiri Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (2002)
Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2005-2008.
Baca lainnya:
Ryaas : Pilkada Langsung Hambat Sasaran Otonomi Daerah
Ryaas : Ruh Otonomi Daerah Telah Hilang
FPKB: Pilkada Langsung Bakal Datangkan Kerusakan
Mahfud MD: Kembalikan Pilkada ke DPRD
Pengamat: Perlu Ada Kebijakan Soal DPT
Ketua MPR: Otonomi Picu Desentralisasi Korupsi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar