FPI sebagai [K]aset Bangsa

Simbol Front Pembela Islam

Aset lazim digunakan dalam percakapan yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Pengertian “aset” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [yang saya baca edisi 2008] juga kurang lebih demikian. Di sana disebutkan kalau “aset” berarti “[1] keadaan aktiva dan pasiva; [2] kekayaan; [3] modal”.  Pendeknya: aset adalah kepemilikan terhadap suatu hal yang berdayaguna.
Dalam hal penegakan hukum, memberantas kemaksiatan, dan penyakit-penyakit sosial, negara sebenarnya sudah punya “karyawan” yang memang bertugas untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu, macam kepolisian atau satpol PP. Dan negara tak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk itu karena di mana-mana biaya operasional “karyawan” memang sudah masuk perencanaan anggaran.

Jika untuk tugas-tugas amar ma’ruf nahi munkar itu negara harus memperlakukan FPI sebagai “aset”, ya negara harus tahu risikonya: membiarkan “tenaga outsource” itu melakukan pengawasan, penyidikan, penyelidikan, sampai penindakan. Risikonya jelas: rakyat diadu dengan rakyat, masyarakat akan berhadapan dengan masyarakat. Dalam situasi demikian, siapa saja bisa jadi korban.

Dengan melihat risiko-risiko macam itu, seperti yang sering kita saksikan dari sepak terjang FPI, sulit rasanya memperlakukan FPI sebagai aset. Masih dengan menggunakan pengandaian ilmu ekonomi, rasanya FPI lebih tepat disebut sebagai “liability”.

“Liability” adalah nilai hutang yang dimiliki perusahaan, baik jangka pendek atau pun jangka panjang. Bentuk “liability” bisa saja kemudian menjadi “aset”, katakanlah gedung. Tapi gedung itu dibeli dengan hutang yang tentu saja harus dibayar.

Dan, rasanya, FPI memang bukan aset bagi negara, melainkan liability bagi negara. Yang namanya aset, si pemilik bisa bebas memperlakukannya apa saja. Didiamkan dengan risiko nilai penyusutan asetnya akan terus bertambah sah-sah saja. Atau bisa saja aset itu dijual jika nilainya sedang tinggi atau dijual untuk menutupi hutang atau untuk menambah modal – macam kandungan emas di tanah Papua dijual ke Freeport, misalnya.

Pemerintah seakan mendiamkan saja apa yang dilakukan FPI. Membubarkan jelas masih jauh. Yang ada, negara malah sering melindungi apa pun yang dilakukan FPI, bahkan walaupun itu kekerasan. Bukan sekali dua polisi malah mengawal acara sweeping FPI. Saat FPI terlibat bentrok dengan warga, misalnya, jangan aneh jika polisi malah mengawal anggota FPI pulang setelah terkepung.

Apa yang terjadi menjelaskan bahwa FPI memang liability bagi negara. Macam rumah yang belum lunas dibayar, si pemilik rumah terikat sejumlah perjanjian dengan si pemberi pinjaman. Dari tak boleh mengubah warna cat, tak boleh mengubah façade, dll.

Masalahnya, “liability” yang jenisnya seperti FPI ini agak susah ditakar nilainya. Berapa nilainya? 1 milyar, 2 milyar, 10 milyar, 20 milyar? Mana kita tahu.

Mungkin kita harus bertanya pada akuntan-akuntan di perusahaan-perusahaan untuk menghitungnya. Perusahaan-perusahaan yang biasa dimintai sumbangan oleh ormas-ormas [FPI ormas atau bukan saya kurang tahu] tentu bisa memberi perhitungan yang biasanya lebih tepat, setidaknya lebih masuk akal.

Negeri ini memang punya cerita yang panjang terkait laskar-laskar partikelir macam FPI ini. Riwayatnya terentang sejak era revolusi dulu sampai era reformasi kini. Memang perlu ditegaskan kembali, riwayat keberadaan laskar-laskar partikelir macam itu memang lebih tepat disebut “liability” ketimbang “aset”.

Laskar-laskar di era revolusi, seringkali menyulitkan  gerak pemerintah saat itu. Saat Bung Hatta pada 1948 melakukan rasionalisasi dan reorganisasi tentara, laskar-laskar ini yang paling sulit untuk dikendalikan, dan akhirnya memang menjadi beban – baik beban politik maupun beban keuangan. Peristiwa Madiun 1948 adalah contoh bagaimana “liability” bernama laskar-laskar partikelir ini memang menjadi beban sekaligus persoalan politik.

Saya tidak perlu menderetkan kembali nama-nama laskar partikelir ini. Saya pernah menuliskannya di sini dalam esai berjudul “Republik Para Laskar”. Anda tinggal membaca esai saya beberapa waktu lalu itu.

Cukuplah ditegaskan di sini bahwa selama negara tetap membiarkan dan seakan tak ma[mp]u mengendalikan laskar-laskar partikelir ini, omong-omong tentang “FPI sebagai aset bangsa” itu akan terasa seperti suara sumbang yang makin lama akan makin menjemukan didengar – macam kaset yang suaranya makin kresek-kresek karena terlalu sering diputar.

Sepertinya Gamawan Fauzi tentu saja akan keberatan jika dirinya disebut sebagai “kaset bangsa”. Cukuplah Pak Presiden yang jadi “kaset bangsa” dengan lagu-lagu ciptaannya yang merdu bak buluh perindu.


Oleh Zen RS | Newsroom Blog – Jumat, 25 Oktober 2013

Baca juga:
Legislator: Pernyataan Mendagri Soal FPI Patut Dipertanyakan
Ketua Pemuda Pancasila: tak Ada yang Boleh Mengecam FPI
Anggota DPR: FPI Tanggung, Sekalian Saja Kerjasama dengan Geng Motor
Mendagri Dianggap Disorientasi Imbau Kepala Daerah Kerja Sama dengan F …
Kini Puji FPI, Dulu Gamawan Marahi FPI   

Makna Berlari Bagi Sandiaga Uno

BERLARI rupanya bukan sekedar kegiatan mengayunkan kaki dengan ritme cepat. Lebih dari itu, berlari memberikan banyak inspirasi akan nilai-nilai kehidupan. Memotivasi diri dan lingkungan sekitar.

Setidaknya, itulah yang dirasakan oleh pendiri komunitas Berlari Untuk Berbagi (BUB), Sandiaga Uno. Pria yang masuk dalam 40 orang terkaya di Indonesia ini menjelaskan bahwa berlari punya peran penting dalam menunjang bisnisnya.

Baginya, dengan berlari ada empat filosofi yang dapat diserap oleh setiap orang. Pertama, kata dia, memaknai arti kecepatan. Dalam berlari, kecepatan merupakan satu unsur penting. Semakin cepat berlari maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

"Begitu juga dalam hidup, kita harus cepat dalam bertindak dan memutuskan sesuatu. Pengalaman saya di bisnis, kalau tidak cepat diambil maka sebuah peluang bisa saja hilang," ujar bos Saratoga Capital ini, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (22/9).

Kedua, lanjut dia, berlari membiasakan diri bernapas panjang. Apalagi maraton, membutuhkan kekuatan fisik besar. Maklum, jarak yang ditempuh cukup jauh. Jadi, sangat penting bagi seorang pelari untuk mengatur ritme pernapasan dengan baik. Jika tidak, bisa tumbang di tengah perjalanan.

Begitu pula dalam hidup. Seringkali melewati rintangan dan masalah cukup pelik. Tentu diperlukan pengaturan ritme agar tidak mudah menyerah ataupun malah terlalu memaksakan diri.

Ketiga, lanjut ayah dua anak ini,   dalam lari selalu ada kerja sama tim. Saat mengikuti ajang lomba, pada dasarnya seseorang tidak benar-benar berlari sendirian. Ada teman yang selalu hadir memotivasi. Baik mereka yang berada di lapangan ataupun di luar. Semua punya peran dalam membangkitkan semangat juang.

"Begitu juga dalam hidup. Kita punya keluarga dan teman-teman yang selalu mengingatkan dan menyemangati dalam menghadapi berbagai persoalan," ujar pria kelahiran 28 Juni 1969 ini.

Keempat, kata dia, dengan berlari akan memahami arti penting persiapan. Dengan waktu tempuh rata-rata empat jam dan jarak di atas 40 kilometer, berlari maraton tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Dibutuhkan persiapan matang, baik mental mauSandiaga Uno melakukan pemanasan sebelum lari di Senayan. TEMPO/Aditia Noviansyahpun fisik.

Dari pengalamannya, perlu latihan minimal selama 16 minggu sebelum mengikuti even lari maraton. Berlari sejauh 60-80 kilometer jadi menu latihan rutin mingguan.

"Sama halnya dengan hidup, tidak ada yang bisa didapat dengan instan. Semua perlu proses dan persiapan matang," sebut pria yang pertama kali berkecimpung di dunia lari maraton pada ajang Singapura Marathon 2007.

Lebih dari itu, sambung dia, berlari juga memberikan sensasi tersendiri. Tubuh dan pikiran yang lelah setelah menjalani rutinitas padat seolah di-recharge melalui aktifitas berlari. Sebab ketika berlari, ada proses penciptaan hormon androgen di dalam tubuh yang berfungsi menimbulkan rasa bahagia, optimisme, dan semangat positif.

"Tapi di luar itu, lari kan simpel banget. Tidak perlu infrastruktur besar. Cukup memanfaatkan ruang yang ada, kita bisa lari. Ini sangat mudah dilakukan, dimana saja, oleh siapa saja dan dengan umur berapa saja," sambung pria kelahiran Pekan Baru yang juga berdarah Gorontalo ini.

Berbagai makna dan filosofi lari tersebut akhirnya mengantarkan Sandiaga Uno pada keyakinan untuk mendirikan sebuah komunitas lari bernama Berlari Untuk Berbagi pada 2009. Beragam profesi ada di dalamnya. Mulai dari pengusaha, pekerja seni, pegawai swasta, hingga dokter.

Semua bergabung atas sebuah keyakinan sama. Dengan berlari dapat berbagi kebahagiaan pada mereka yang kurang beruntung.

Karena itu, organisasi tersebut mengikuti kejuaraan dan mengumpulkan donasi dari aktivitasnya untuk disalurkan kemudian. Hingga kini, sudah 50 yayasan mendapat bantuan dari aktifitas BUB di berbegai even lari internasional.

Selain ingin menularkan gaya hidup sehat, BUB juga berharap dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk terus berpikir positif dan peduli terhadap lingkungan. "Tiap minggu saya lari kesini (senayan), selalu ada yang mendekati. Mereka bilang terima kasih sudah menginspirasi,” tutur Sandiaga.

Ternyata mereka, lanjutnya, membuat komunitas sejenis yang aktifitasnya bukan cuma berlari, tapi juga mengumpulkan donasi. “Ini jelas buat saya merinding," kata dia.

Presiden SBY Tidak Pantas Mengeluh

Presiden SBY Tidak Pantas Mengeluh, Tapi Dengarkan Aspirasi Rakyat

[JAKARTA] Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluh karena kerasnya suara buruh yang melakukan aksi di depan Istana Negara dikecam banyak pihak.

Sby mengeluh tetapi masyarakat minta Sby berhenti mengeluh untuk memndengarkan aspirasi rakyat

Menurut mereka, tidak pantas seorang Presiden mengeluh atas aktivitas yang dilakukan rakyatnya, apalagi rakyat kecil yang datang mengadu.

Seorang Presiden yang pro-rakyat pasti langsung datang menghampiri rakyatnya, bukannya mengeluh dari balik tembok istana.  

Koordinator Advokat Publik LBH Keadilan, Ahmad Muhibullah dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Selasa (17/9), mengatakan, sebagai Presiden seharusnya SBY tidak perlu mengeluh atas bisingnya pengeras suara demonstran.  

“Sudah seharusnya SBY mendengarkan suara masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan koreksi kinerjanya selama berkuasa,” katanya.  

Seperti diberitakan, Presiden SBY dan Pimpinan DPR RI, Senin (16/9) mengadakan pertemuan  untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang yang mandek pembahasannya di DPR RI.  

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara tersebut, SBY mengeluhkan kerasnya suara buruh yang melakukan aksi di depan Istana Negara.  

Menurut Muhibullah, pengeras suara yang keras memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, mengingat para penguasa kerap kali tidak  mendengarkan suara masyarakat.  

“LBH Keadilan mendukung aksi rekan-rekan buruh yang menggunakan pengeras suara yang keras. Aksi yang akan datang sebaiknya pengeras suara lebih keras dan lebih banyak lagi,” katanya.  [L-8]

Kenapa Presiden SBY Selalu Mengeluh?

Kenapa Presiden SBY Selalu Mengeluh? 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluh soal sulitnya mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Aku tidak mengeluh, okelah kalau begitu

“Kita punya kewajiban membayar utang kita sejak pemerintahan Presiden Soeharto sampai sekarang. Kemudian sekitar Rp 300 triliun kita alokasikan ke daerah. Tinggal beberapa (triliun rupiah), inilah yang untuk infrastruktur, untuk puskesmas, rumah sakit, bidan, perawat, TNI, Polri, untuk banyak sekali. Pusing Bapak Ibu, pusing,” kata SBY saat pertemuan dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/07).
Menurut SBY, postur APBN 2014 mencapai sekitar Rp 1.600 triliun atau naik sekitar 400 persen dibanding sembilan tahun lalu. Sekitar 20,4 persen dari APBN akan dialokasikan untuk pendidikan. Jadi, kata dia, sisa APBN Rp 1.200 triliun lebih.
Sebagian dari sisa anggaran itu, akan dipakai untuk berbagai subsidi, salah satunya bahan bakar minyak. Menurutnya, tidak ada negara lain yang mengalokasikan anggaran untuk subsidi sebesar Indonesia.
Untuk itu, SBY memerintahkan jajarannya agar distribusi anggaran tersebut dilaksanakan secara tepat. Jajaran pemerintah harus tahu mana yang prioritas, mana yang mendesak, mana yang bisa dilaksanakan beberapa tahun ke depan atau bertahap.
“Kalau uang cukup maka kita bangun infrastruktur, jalan, pelabuhan serentak. Kalau uang kita cukup, rumah sakit kelas III, rumah sakit pusat, puskesmas kita bangun semua. Kalau uang kita cukup, polisi enggak mungkin kurang jumlahnya. Padahal sudah nambah 53.000 polisi selama tiga tahun ini. Demikian juga peralatan militer kita banyak yang tertinggal dengan negara lain. Banyak yang harus kita biayai,” jelasnya.

SBY Mengaku Di-bully Media Massa

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sebagai salah satu korban pers. Namun ia juga berterima kasih karena kritik dan kecaman dari media telah menjadi cambuk baginya untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik dan membuatnya bertahan. ”Saya korban pers, tapi sekaligus saya berterima kasih kepada pers,” tutur Presiden Yudhoyono, dalam acara dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu 23 Oktober 2013.

SBY curhat jadi korban bulan-bulanan pers

SBY Berterima kasih di kritik oleh media bila tidak dikritik kebijakannya akan aneh-aneh

Menurut Yudhoyono, jika tidak dikritik ataupun dikecam sejak hari pertamanya sebagai Presiden RI, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, dia dan pemerintahannya sudah jatuh. ”Bisa jadi saya semau-maunya, gegabah dalam mengambil keputusan, atau mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh,” ujar Presiden.

Gambar Sby Mengeluh

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan isi hatinya alias curhat tentang pemberitaan media massa. Presiden mengkritik beberapa hal yang terkait pemberitaan media, antara lain berita dengan sumber yang tak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta berita yang tidak melalui cek silang.
Presiden mencontohkan, berita penunjukan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai pengganti Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo. Dalam pemberitaan, ujar Yudhoyono, disebutkan pengajuan nama Sutarman tidak diusulkan oleh Kepala Polri, melainkan hasil lobi seseorang kepada Yudhoyono (berita terkait lainnya di sini dan di sini)
Presiden mengatakan berita tersebut tidak benar. Ia menegaskan, sesuai dengan undang-undang dan aturan, pihak yang mengusulkan nama calon Kepala Polri adalah Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Polri sendiri, dengan mengajukan nama secara tertulis kepada Presiden.
ANTARA

Komen2:
Itulah prestasi sby,selain pandai twiteran beliau pakarnya mengeluh&curhat, giliran menangani masalah sosial hadeeeeh...jng di tanya deeeeh. okelah kalo begitu lanjutkan!!!!!

ini presiden paling lebay yang pernah ada.. sedikit" curhat.. sedikit" curhat... gaji kurang curhat, di kritik curhat....
mending sebelum bapak curhat bapak liat balik dah kenapa bapak sampai seperti itu... sudah partainya bermasalah nomor satu saat ini tentang korupsi, masih juga pasang muka sok lugu curhat sana sini... mana omongannya dulu yang katanya SIAP BASMI KKN?!! jangan curhat mulu pak! 

ah mas presiden ... itu mah biasa mas presiden ... kalau nggak mau "di"bully" ya jangan jadi pejabat negara lah ... saran saya mas presiden ... coba belajar dari bang Jokowi ... santai dan cerdas dalam menanggapi ... lah kalau curhat melulu? wah ... curhat cukup dengan istri aja mas presiden ... gitu mas

dari jamannya jadi menko di era presiden megawati, nih orang kerjanya cuma pencitraan aja, memposisikan dirinya seolah olah teraniaya, biar orang pada kasihan dan simpati...preeeet 

Ratu Atut Chosiyah Ketakutan, Kenapa?

Kalau benar kenapa mesti menghindar...!

Selamatkan Banten para pejabat tersenyum

Baca ini: 
4 Anggota dinasti Ratu Atut ini tersandung kasus korupsi

Ratu Atut Chosiyah

Ratu Atut Periksa Peserta Upacara Resmi

Ratu Atut bersama masyarakat

Baca ini:

Wawan Diduga Bagi-bagi Mobil Ke Anggota DPRD

Sedalam sedotan Aqua

MERDEKA.COM. Jutaan meter kubik air di bawah tanah terus dirongrong perusahaan air minum dalam kemasan. Kini warga Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sulit mendapatkan akses air bersih.

Sedalam sedotan Aqua

Saban hari mereka harus menggunakan air keruh mengalir dari persawahan. Air itu berasal dari aliran Sungai Cigoong telah bercampur limbah rumah tangga. Di bagian hulu, terdapat sebuah MCK (mandi, cuci, kakus) terbuat dari batako dan beratap asbes.

"Kadang suka ada pisang goreng juga nyangkut," kata Wawan, warga Kampung Kuta, Selasa pekan lalu mengantarkan merdeka.com mencari sumber muara air keruh digunakan penduduk Babakan Pari.

Pisang goreng dimaksud Wawan ialah kotoran manusia. Namun warga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap menggunakan air keruh itu untuk kebutuhan sehari-hari lantaran sumur mereka kering. "Ini hulu air digunakan warga," ujarnya saat menunjukan tempat itu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)Kabupaten Sukabumi menuding Aqua melanggar prinsip tata kelola perusahaan dan merugikan masyarakat. Lewat riset berjudul Relasi Aktor Politik Ekonomi Lokal Sukabumi, Fitra menemukan dampak negatif akibat eksploitasi air oleh Aqua lewat bendera PT Tirta Investama memanfaatkan mata air Cikubang. Fitra menyimpulkan warga Desa Babakan Pari kekurangan air bersih. Selain itu, semua kampung di desa ini kesulitan pasokan air buat mengairi sawah mereka.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Kabupaten Sukabumi Dadang mengatakan potensi air tanah di wilayahnya sekitar 34 juta meter kubik. Dia mengungkapkan penurunan air tanah di Kecamatan Cidahu perlu perhatian pemerintah secara khusus.

Jika dibiarkan terus, 106 perusahaan air minum kemasan bisa menyedot habis semua cadangan itu. "Kalau tidak ada antisipasi, perkiraan saya 20 tahun akan habis potensi air di Sukabumi," kata Dadang melalui telepon selulernya Senin lalu.

Dadang menilai penghijauan dilakukan perusahaan-perusahaan pengguna air tanah itu telat. Dia menambahkan pemerintah kabupaten telah memantau penggunaan air oleh Aqua.

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas PESDM Kabupaten Sukabumi Iyus menjelaskan pendapatan pajak terbesar dari 106 perusahaan di daerah itu berasal dari Aqua. Aqua menjadi perusahaan terbesar menenggak air tanah, sekitar 200 ribu meter kubik tiap bulan. Urutan kedua ditempati Pocari Sweat lewat PT Amerta Indah Otsuka. "Pocari Sweat masuk urutan nomor dua, tapi masih suka berganti dengan perusahaan lain. Sedangkan yang ketiga itu PT Indolakto," ujar Iyus melalui telepon selulernya kemarin.

Jumlah pendapatan dari pajak perusahaan air minum kemasan meningkat seiring naiknya pajak air tanah menjadi Rp 1.500 per meter kubik. "Aqua bayar pajak paling besar sekitar Rp 5,6 miliar," tuturnya.

Data Dinas PESDM terbaru tentang air disedot Aqua saban bulan dari empat mata air milik mereka sungguh fantastis. Dari mata air pertama mereka mampu menghasilkan 432 meter kubik per hari.

Melalui mata air kedua dan ketiga sama-sama menyedot 864 meter kubik tipa hari. Sedangkan ladang air keempat paling besar hasilnya, yakni 6.048 meter kubik saban hari.

Aqua punya pandangan lain terkait tudingan sebagai penyebab keringnya sumur-sumur warga di Desa Babakan Pari. Dalam proses produksinya di mata air Cikubang, Aqua mengaku mengambil air dari lapisan dalam. berbeda dengan masyarakat memakai air di lapisan permukaan.

"Sumber air itu dipisahkan oleh lapisan batuan kedap air. Secara teknis kedua sumber air ini tidak berhubungan," kata Chrysanthi Tarigan, Coorporate Communications Manager PT Tirta Investama saat berkunjung ke kantor merdeka.com kemarin.

Sumber: Merdeka.com

Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di tanah air, tak hanya mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih

Akibat kekeringan melanda sebagian pulau Jawa, warga mulai kesulitan mendapat air bersih. Sehingga harus menyediakan dana tambahan

Warga Jual Emas Demi Membeli Air Bersih

Warga di Sumenep Jalan 5 Km Demi Air Bersih

Baca lainnya: 
Desa-desa di Kabupaten Malang Krisis Air Bersih  
MoU Pemprov Jatim dengan Pemkab Pasuruan Dikritik
Tujuh Kecamatan di Bondowoso Krisis Air Bersih
Warga Jual Emas Demi Membeli Air Bersih
Hutan Blok Genteng Berubah Fungsi
Warga di Sumenep Jalan 5 Km Demi Air Bersih 
Kekeringan, Warga Cari Air di Lembah dan … 

Kekeringan Landa Sebagian Jawa, Warga Kesulitan