Akal bulus politikus pakai dana bansos buat Pilkada

MERDEKA.COM. Politik Indonesia sulit dilepaskan dari uang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas menyatakan bantuan sosial sering dipakai pejabat kini untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.

11 Sektor sumber korupsi pejabat publik

Salah satunya adalah modus menggunakan dana bantuan sosial untuk kembali ikut pilkada.

 "Ada 11 sektor yang sering dijadikan sumber korupsi di Indonesia dan bansos merupakan sumber yang sering digunakan," katanya dalam dialog di Surabaya, Senin (24/9).

Sumber korupsi lainnya adalah APBD-APBN atau belanja kementerian, pajak (energi, pangan, benih, pupuk, buah, sayur, gula, kedelai, jagung, dan sebagainya), dan kebijakan publik (DAU, revisi APBD). Selain itu, izin importasi, pengadaan barang dan jasa, rekrutmen CPNS dan pejabat publik, mafia hukum dan peradilan, pungutan daerah (tender proyek), dan penjualan izin (tambang, sawit, lahan, dan sebagainya).

"Kalau mencalonkan diri dalam pilkada dengan menggunakan dana bansos, ya tentu siapapun bisa. Modusnya, dana bansos itu biasanya dibagikan menjelang pilkada," katanya.

Cara itu, membuat masyarakat terbiasa dengan 'serangan fajar' atau 'money politics', sehingga semuanya ditentukan kedekatan dan uang.

"Karena itu, pendidikan politik pun nggak jalan, preman pun bisa jadi pemimpin, sehingga anak bangsa yang terlahir pun rusak. Pemimpin seperti itu bisa saja terpilih dengan sangat demokratis, tapi akuntabilitas menjadi sangat rendah," katanya.

Bukti rendahnya akuntabilitas itu terlihat dari tingginya angka golput dari pilkada ke pilkada. "Golput dalam Pilkada Jatim mencapai 47,3 persen, Pilkada Jateng 49 persen, Pilkada Jabar 32,23 persen, Pilkada Kaltim 43 persen, dan Pilkada Riau 47,47 persen," katanya.

Menurut dia, hal itu harus dicegah. "Caranya, demokratisasi perlu dijalankan di bidang ekonomi. Untuk itu, masyarakat sipil seperti kalangan kampus dapat bekerja sama dengan KPK dan pemerintah setempat untuk memetakan kebutuhan masyarakat," katanya.

Setelah itu, kebutuhan masyarakat itu harus menjadi prioritas kebijakan yang implementasinya melibatkan masyarakat sipil dari kalangan LSM dan pers untuk mengontrol akuntabilitas.

Sumber: Merdeka.com

Inilah Indonesia Yang Kaya Sumber Daya Alam

KOrupsi Jangan Jadikan BUDAYA

Ruhut akan sikat anggota DPR yang terima suap

Baca lainnya:
Ruhut akan sikat anggota DPR yang terima suap
5 Alasan anggota Komisi III tolak dipimpin Ruhut
Ruhut Sitompul: Kebayang kan kalau saya jadi ketua Komisi III?
'SBY' tolak Ruhut Sitompul jadi ketua Komisi III DPR
Sudding ancam keluar dari Komisi III jika dipimpin Ruhut
'Beri Ruhut kesempatan, jadi ketua komisi tak butuh pengalaman'
Jalan zig-zag Ruhut sampai ke kursi panas

Ruhut: Sudding, Bambang dan Yani itu oknum, bukan negarawan

Kisruh Mobil Murah, Jokowi-Ahok Vs Pemerintah Pusat

Menurut sebuah riset, lalu lintas Jakarta bakal terkunci pada 2014.

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengritik pemerintah pusat soal kebijakan mobil murah atau low cost green car (LCGC). Pekan lalu, Toyota, Daihatsu dan Honda meluncurkan mobil murah terbaru mereka, yakni Agya, Ayla, dan Brio Satya. Daihatsu Ayla memasang harga Rp76-106 juta, Toyota Agya Rp99,9 juta hingga Rp120,750 juta, dan Honda Brio Satya dibanderol mulai Rp106 juta.

Ahok, sapaan Basuki, mengecam pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi mereka ingin mengurangi konsumsi BBM, tapi di sisi lain malah membuka peluang penggunaan BBM lebih banyak dengan keberadaan mobil murah.

Seharusnya, kata dia, jika pemerintah pusat konsisten mendorong masyarakat naik transportasi massal, maka subsidi BBM harus dicabut dan dialihkan untuk angkutan umum.

"Kalau mau fair dan seimbang, di Ibukota tidak ada subsidi minyak, kita hanya subsidi bus," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 16 September 2013.

Menurutnya gagasan pemerintah menyediakan mobil murah agar setiap orang bisa memiliki mobil itu tidak masuk akal. Apalagi, kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta untuk bujang hanya Rp2,2 juta. "Mana bisa kalau beli mobil," dia mempertanyakan. Ahok menuding aturan mobil murah cenderung berpihak pada industri otomotif asing. 

Yang paling mengkhawatirkan Ahok, kehadiran mobil murah akan menambah beban jalan Ibukota.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bahkan melihat kehadiran mobil murah akan mementahkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan nomor ganjil genap dan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. "Kami mau apa? Mau antisipasi bagaimana? Nanti kalau kami buat kebijakan genap ganjil dan ERP, tapi ada mobil-mobil murah, ya percuma," kata Jokowi.

Keluhan yang sama disuarakan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo. Dia mengungkapkan pertumbuhan kendaraan di jalanan Jakarta setiap tahunnya bertambah hampir 11,3 persen, sementara perkembangan ruas jalan hanya 0,01 persen per tahun tahun. Sambodo memperkirakan mobil murah akan memperparah kondisi ini.

Jika tak ada pembenahan sistem transportasi, berdasarkan riset, arus lalu lintas Jakarta akan total terkunci pada 2014. Kendaraan warga bakal macet begitu keluar halaman rumah.

Di Jakarta, jalan tersedia hanya sekitar 7,2 ribu kilometer, sedangkan kebutuhan hingga 2012 adalah 12 ribu kilometer. Artinya, ini baru memenuhi 60 persen kebutuhan masyarakat. 

Setahun belakangan ini jam macet di Jakarta sudah berubah. Bila tahun sebelumnya pukul 21.00 WIB sudah mencair, saat ini kemacetan masih mengular hingga pukul 22.00. Durasi kecepatan kendaraan pun berkurang. Saat jam sibuk, kendaraan hanya bisa dipacu maksimal 20 km per jam.

Parkir mahal

Untuk mengimbangi mobil murah, Ahok mengaku sudah punya jurus jitu. Dia mengungkapkan Pemprov DKI akan segera menerapkan kebijakan parkir mahal. Dengan cara itu, warga diharapkan berpikir dua kali untuk masuk ke kota dan memanfaatkan kendaraan umum.

Untuk menopang sistem transportasi massal, Pemprov DKI akan mendatangkan 1.000 bus baru ke Jakarta. Ribuan bus itu ditargetkan tiba pada November atau Desember 2013 mendatang. Bus akan datang bertahap. Pada tahap pertama, tiba 360 bus untuk TransJakarta, kemudian disusul sekitar 400 bus sedang.

Jokowi sadar kebijakan itu berpotensi menurunkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Namun, dia yakin hal itu bisa ditutup dari pendapatan lain. Dia mengatakan, pendapatan kendaraan yang berkurang tidak berdampak besar terhadap pendapatan pajak DKI Jakarta. "Semuanya sudah dikalkulasi," kata mantan Walikota Solo itu.

Jakarta sudah macet

Meski dikhawatirkan menambah macet Jakarta, Menteri Perindustrian MS Hidayat tetap mendukung pabrikan otomotif meluncurkan mobil murah terbarunya. Sebab, kata dia, mobil-mobil tersebut tak dibeli masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya saja. "Ini adalah program nasional, bukan program Jabodetabek," kata Hidayat.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menambahkan bahwa program mobil murah ditujukan bagi terciptanya konsep green vehicle atau kendaraan ramah lingkungan.

Menurut Bambang, tidak tepat jika kehadiran mobil murah dikatakan sebagai biang kemacetan. Dia menyebut ada atau tidaknya mobil murah, lalu lintas di Jakarta sudah tersumbat.

Presiden Direktur Astra Daihatsu Indonesia, Sudirman Maman Rusdi, menyatakan bahwa kemacetan tidak serta merta membuat pabrikan mobil stop berjualan. Dia yakin keberadaan industri otomotif menguntungkan perekonomian negara, bahkan strategis dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Ini karena mobil murah mendapat suplai dari produsen lokal.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan awal, pemerintah sudah menekankan keberadaan mobil murah akan diiringi pembangunan infrastruktur transportasi massal dan pembenahan traffic management.

Pendapat serupa diungkapkan Presiden Direktur Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan. Pria berkumis itu meminta masyarakat untuk melihat sisi positif dari kehadiran mobil murah. "Jangan cuma jeleknya. Justru, mobil murah bakal menambah investasi di sini, belum lagi kita bisa ekspor ke negara lain," kata dia. (kd)

Menhub: Jepang Tertarik Bangun Kereta Super Cepat

Jakarta (Antara) - Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengatakan, Jepang tertarik membangun jembatan layang dan sistem kereta api super cepat di atas jalur ganda pantai utara Pulau Jawa.

E.E Mangindaan Menteri Perhubungan

"Selain itu, Jepang juga tertarik membangun rute Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya," kata Evert di Jakarta, Senin.
Menurut Menhub, Indonesia dan Jepang telah membahas dan mengkaji bersama mengenai dua rute tersebut.

Gambar Kereta Api Super Cepat

Jepang saat ini memiliki teknologi kereta super yang kecepatannya hingga sekitar 300 kilometer per jam.
Menhub mengungkapkan, rencana untuk membangun rute kereta super cepat tersebut akan dilaksanakan setelah selesai pembangunan jalur ganda kereta di lintasan pantai utara Jawa.
Pihak Jepang juga tertarik untuk membangun jalur layang untuk kereta super cepat di atas jalur ganda tersebut.
Ia memperkirakan bahwa pembangunan rel kereta jalur ganda antara Jakarta dan Surabaya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2013.
Evert memaparkan, kelak bila telah ada baik jalur layang dan jalur ganda, maka pengangkutan peti kemas akan menggunakan jalur ganda.
Sedangkan untuk perjalanan kereta super cepat diperkirakan akan dilakukan melalui jalur layang, baik yang rute Jakarta-Surabaya atau sebaliknya, maupun rute Jakarta-Bandung atau sebaliknya.
Menhub belum mengemukakan besaran investasi itu, kecuali menjalsakan bahwa agar tidak memberatkan maka akan diajukan sejumlah opsi seperti memperpanjang masa konsesi pengelolaan rute kereta super cepat tersebut.
"Ini agar tarif tiket yang dibebankan tidak terlalu tinggi," katanya.
Selain itu, ujar dia, bila telah dioperasikan maka diperkirakan waktu tempuh antara Jakarta dan Surabaya hanya sekitar 2,5 jam dengan kereta super cepat. (02)

Baca:
Jepang Siap Bangun Kereta Super Cepat di Indonesia
Upaya Sabotase Perjalanan Kereta Api Terjadi di Jalur Selatan Jawa
Jokowi akan Rombak Trayek Angkutan Umum Agar Susuai Dengan Jalur KA Lingkar …
Oktober, Bandara Kualanamu Operasikan Kereta Api Asal Korea
Tabrak Tumpukan Kayu dan Batu, Lokomotif KA Rusak
PT KAI Buka Rute Purwokerto-Bandung
Polisi Identifikasi Kasus Sabotase Terhadap Ka Turangga

Tiga Pulau di NTT Ini Disewa Warga Asing

TEMPO.CO, Labuan Bajo - Tiga pulau di Kabupaten Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), disewakan kepada warga asing oleh pemerintah setempat selama 25-30 tahun. Tiga pulau itu adalah Pulau Bidadari, Kanawa, dan Sebayur. "Disewakan, bukan dijual," kata Kepala Kantor Penanaman Modal Manggarai Barat, Bernadus Dandor, kepada Tempo di Labuan Bajo, Senin, 16 September 2013.

Tiga pulau di NTT itu disewakan kepada asing dengan sistem hak guna usaha selama 25-30 tahun.

Pulau yang disewa oleh orang asing

Tiga pulau itu, menurut dia, disewakan kepada asing dengan sistem hak guna usaha (HGU) selama 25-30 tahun, dan bisa diperpanjang jika penyewa merawat pulau tersebut. "Jika tidak terawat, izinnya akan dicabut," katanya.

Penyewa Pulau Bidadari adalah Ernest Lewandoski dari Inggris. Sedangkan Pulau Kanawa oleh Stefano Plaza dan Pulau Sebayur oleh Mr Ed. "Keduanya berasal dari Italia," katanya.
Pulau-pulau itu diperuntukkan sebagai tempat wisata. "Izinnya dari Badan Penanaman Modal Pusat, setelah diusulkan ke pemerintah kabupaten," katanya.
Izin HGU bagi investor asing itu, katanya, dikeluarkan masing-masing pada 2001 untuk Pulau Bidadari, Pulau Kanawa pada 2010, dan Sebayur pada 2009. Nilai investasi Pulau Bidadari sebesar US$ 382,2, Pulau Kanawa US$ 35 juta, dan Pulau Sebayur US$ 2,5 juta. Selain tiga pulau itu, ada beberapa investor telah melirik pulau-pulau di Manggarai Barat.
YOHANES SEO

Ini, Kampanye Negatif Bagi Kopi Luwak RI

PLASADANA.COM - Kopi luwak yang diharapkan menjadi produk kopi unggulan Indonesia kini diterpa isu negatif. Sebuah reportase yang dilakukan BBC menyebutkan produksi kopi ini mencerminkan perilaku keji terhadap hewan.

Penyelidikan yang dilakukan wartawan BBC, Guy Lynn dan Chris Rogers, memperlihatkan bahwa musang-musang yang makan biji kopi tersebut dikurung dalam kandang. Dengan demikian, liputan ini meyakinkan para ahli bahwa kopi luwak yang dijual di Eropa khususnya London diproduksi dari musang peliharaan di kandang. Padahal sebelumnya kopi luwak dipromosikan sebagai kopi yang berasal dari musang liar.

Produk Kopi Luwak

Reportase ini juga menyebutkan kondisi musang yang dipelihara dalam kandang sangat menyedihkan. Kandangnya amat tandus, kotor, dan tidak ada tempat untuk memanjat. Padahal hewan liar ini membutuhkan tempat yang leluasa untuk menyalurkan perilaku agresif yang mereka butuhkan.

Luwak makan kopi

Guy Lynn dan Chris Rogers -yang menyamar sebagai pembeli- berkunjung ke beberapa peternak di Takengon, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maupun Sidikalang di Sumatra Utara, dan pengekspor kopi luwak di Medan. Mereka melaporkan musang-musang berada dalam kondisi kandang yang buruk dan bahkan ada musang yang dalam keadaan terluka.

Kopi keluar dari Luwak

Dr Neil D'Cruze, dari Masyarakat Perlindungan Hewan Dunia, yang menyaksikan video laporan menyatakan bahwa musang-musang itu berada dalam konsidi tertekan dan menyedihkan. "Hewan liar ini memiliki perilaku yang mereka butuhkan dan harus diungkapkan," tuturnya.
Salah satu peternakan kandang yang dikunjungi BBC di Takengon mengaku memasok kopi luwak ke Sari Makmur, sebuah perusahaan ekspor yang meyebutkan kopi luwak mereka bersumber dari hewan liar. Wakil Direktur Sari Makmur, Andy Spranoto, mengaku kepada BBC bahwa mereka tidak bisa mengendalikan semua sumber dari kopi luwak yang mereka terima. Mereka memang bertanya kepada para peternak apakah kopi luwak alami atau bukan namun tidak diperiksa lebih lanjut.
"Terus terang saja, kami tidak terlalu bersemangat menjualnya sebagai Luwak Liar karena kami tidak bisa memastikannya," tutur Spranoto.
Sari Makmur memiliki operasi produksi kopi luwak sendiri, Wahana -yang tidak dikunjungi BBC- dan dijual dengan merek Wahana Luwak, yang antara lain bisa ditemukan di pusat pertokoan mewah Harrods di London.
Saat ini popularitas kopi luwak meningkat di seluruh dunia setelah masuk program TV terkenal di Amerika Serikat, Oprah Winfrey, dan dalam film The Bucket List. Di London, misalnya, harga secangkir kopi luwak bisa mencapai £60 atau sekitar Rp900.000 lebih untuk satu cangkir.
Apakah isu ini bakal menghancurkan pasar kopi luwak?
Penulis: Peppy Ramadhyaz

Baca juga:
Kementan Kembangkan Kopi Luwak Enzimatik

Asosiasi produsen kopi jawab liputan BBC

Kopi luwak berenzim 

Hasil temuan BBC itu 

Forum bisnis kopi Yogya

 

Ini Tiga Lembaga Paling Korup Menurut KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kepolisian, dewan perwakilan rakyat, dan pengadilan, secara berurutan menjadi lembaga negara terkorup di Indonesia.

Komisioner KPK Adnan Pandu Praja

Hal itu, dibeberkan sendiri oleh komisioner KPK Adnan Pandu Praja, saat memberikan ceramah Political Corruption di depan 150 pegawai dan pejabat KPU di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013).
"Korupsi paling tinggi terjadi di 
- Kepolisian, nomor dua di 
- Parlemen, dan nomor tiga di 
- Pengadilan," kata Adnan.
Menurut Adnan, terdapat perubahan tren lembaga terkorup pada periode 2012-2013 dibandingkan rentang 2010-2011. Sejak tahun lalu, lembaga kepolisian menjadi lembaga terkorup. Sementara pada dua tahun silam, parlemen menjadi lembaga terkorup.
Sementara tiga lembaga yang menjadi sarang koruptor terbanyak pada tahun 2009 adalah parlemen, pengadilan, dan partai politik.
Adnan menyayangkan anggota DPR yang mengaku wakil rakyat, tapi masih memakan uang rakyat lewat cara korupsi.
"Parlemen kita kreatif, hasil survei di ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), parlemen kita paling jago (korupsi)," ungkap Adnan.
Alhasil, sambung Adnan, tidak sedikit polikus Senayan itu masuk penjara lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, korupsi juga kerap terjadi di kalangan hakim. "Paling banyak 'disekolahkan' (dipenjara) anggota parlemen," sindirnya.
Berdasarkan penelitian, lembaga paling korup di negara-negara Asia Tenggara, tidak terlepas dari tiga sektor di atas yakni polisi, parlemen dan pengadilan. Untuk kasus Indonesia, sejak 2004-2013, KPK sudah menangani 65 anggota dewan yang terbukti korup.
Baca Juga:
KPK Kumpulkan Alasan Kuat untuk Periksa Jero Wacik
KPK Diminta Usut Praktik Mafia Pupuk
Hakim Tegur Jaksa karena Cecar Vitalia Soal Suntik Putih